REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Pasangan Presiden terpilih Republik Indonesia Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kallah (JK) yang akan dilantik 20 Oktober 2014 diminta melakukan revitalisasi kelembagaan 13 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di seluruh Indonesia.
Kepala harian Badan Pelaksana Kapet Biak, Piet Wospakrik di Biak, Rabu, mengakui peran Kapet di era pemerintahan Jokowi-JK nanti harus lebih diberdayakan karena menjadi penyangga program master plan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Apalagi Pak Wapres terpilih JK sangat paham dan mengetahui seluk beluk keberadaan 13 Kapet di seluruh Indonesia," ujar Piet Wospakrik menanggapi masa depan Kapet Biak.
Ia mengakui kelembagaan Kapet jika diberdayakan sesuai dengan kebutuhan perekonomian Indonesia maka bisa memberikan dampak positif untuk daerah sekitar kawasan itu.
Perhatian pemerintah pusat terhadap kelembagaan Kapet, menurut Piet, perlu diperluas dengan menyiapkan berbagai regulasi kewenangan Kapet di daerah.
"Dukungan program dan bantuan anggaran operasional untuk pelayanan 13 BP Kapet harus disiapkan pemerintahan pasangan Presiden terpilih Jokowi-JK," katanya.
Menyinggung program Kapet Biak, menurut Piet, hingga saat ini masih melakukan reorganisasi kelembagaan serta menyiapkan tiga sektor unggulan daerah yakni jasa, perikanan dan sektor pariwisata.
"Tiga sektor unggulan daerah diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan perkembangan ekonomi daerah," katanya.
Berdasarkan kondisi geografis wilayah kerja BP Kapet Biak sangat strategis karena memiliki fasilitas bandara Internasional Frans Kaisiepo menjadi pintu masuk untuk wilayah Papua dan Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
