Selasa 23 Sep 2014 21:11 WIB

Jatah Menteri untuk Parpol, PKB: Jokowi Harus Proporsional

Rep: C73/ Red: Bayu Hermawan
Lambang PKB.
Lambang PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Kadir Karding, mengatakan tidak mempermasalahkan jika PAN, PPP, dan Partai Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Semakin banyak partai yang tergabung dalam koalisi, akan memudahkan pemerintahan ke depan bekerja efektif," ujar Karding kepada Republika, Selasa (22/9).

Di samping itu, ujarnya agar jalannya pemerintahan tidak diganggu di parlemen. Terkait dengan bisa berkurangnya jatah menteri karena bergabungnya ketiga partai tersebut, Karding mengatakan hal itu tidak menjadi masalah.

Menurutnya sejak awal tidak ada pembagian jatah dalam koalisi. Ketentuan menetapkan jumlah dan posisi menteri menurutnya, adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun demikian, Karding mengatakan harus proporsional.

"Kalau memakai logika, tidak mungkin partai-partai yang mendukung sejak awal dan yang belakangan bergabung itu jatah kursi menterinya sama," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement