REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bentrok antara polisi dan TNI masih terus terjadi. Pengamat Militer dari Universitas Padjajaran, Muradi, menyebutkan, sejak tahun 1999 hingga 2014, terdapat hampir 200 kali bentrokan antara dua lembaga aparat keamanan itu.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat bentrok antara polisi dan TNI terus terjadi. Alasan utama adalah kesenjangan antar keduanya.

Ia mencontohkan anggaran TNI hanya sebesar Rp 87 triliun per tahun, dan dibagi lima, untuk Markas Besar TNI, Kemhan, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Sedangkan anggaran polisi, meski cuma Rp 47 triliun, tetap tak perlu dibagi ke lembaga lainnya.

"Sebenarnya anggaran untuk keduanya masih kurang, negara belum bisa menyejahterakan para prajurit atau pun personil polisi," katanya. Muradi mengungkapkan, penyebab utama bentrok polisi dan TNI sebenarnya terjadi, karena negara.

Ia menjelaskan, gaji TNI dan Polisi paling rendah sebesar Rp 3,2 juta, padahal idealnya Rp 7,8-8,5 juta per bulan. Ketua Pusat Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran ini berpendapat, anggaran dan gaji yang tak memadai dari negara mendorong Polisi dan TNI untuk mendapatkan uang secara ilegal, dan menyebabkan bentrok keduanya kerap terjadi.

"Sebenarnya kasus semacam ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan Jepang, hanya saja bila negara sudah memenuhi tanggung jawabnya secara benar, grafiknya akan menurun," tegasnya. Ia menambahkan, bila pemerintah belum bisa membenahi kesejahteraan para prajurit TNI dan polisi, maka bentrok antara keduanya akan meningkat di masa depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika