REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menegaskan tetap solid mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, dalam rancangan undang-undang (RUU) Pilkada.
"Sikap kami jelas berdiri pada pilkada langsung," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/9).
Andi mengatakan Demokrat sudah menggelar rapat internal yang melibatkan jajaran Fraksi dan pengurus harian DPP. Dalam rapat tersebut diputuskan anggota Fraksi Demokrat mesti solid mendukung pilkada langsung.
"Saya yakin semua kader solid. Apa yang DPP Demokrat sampaikan maka semua harus menaatinya," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR mengaku belum tahu sanksi apa yang akan diberikan kepada anggota fraksi yang tidak menjalankan instruksi DPP mendukung Pilkada langsung. "Jangan berandai-andai terlebih dahulu," katanya.
Sebelumnya anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, partainya bisa membatalkan dukungan terhadap Pilkada secara langsung jika 10 usulan mereka soal Pilkada langsung tidak diakomodir dalam RUU Pilkada.
Berikut adalah 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat untuk mendukung Pilkada langsung:
1. Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan.
3. Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.
6. Meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada.
9. Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika