REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Puluhan warga Sleman melakukan aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, di gedung DPRD Sleman, Yogyakarta, pada Selasa (23/9).

Anang Widiantoro, salah seorang warga mengaku prihatin atas rencana segera disahkannya RUU Pilkada. Sebab mereka menganggap dengan disahkannya RUU Pilkada, maka hak sebagai warga negara merasa dikebiri.

Menurutnya kehidupan berdemokrasi merupakan kegembiraan politik. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk memilih langsung wakilnya di pemerintahan, maka mereka menaruh harapan kepada orang teersebut.

"Jangan gadaikan suara kami," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purwono, juga tidak setuju pemilihan Pilkada dilakukan melalui DPRD. Menurutnya hampir semua masyarakat di Sleman merasa lebih nyaman dengan Pilkada secara langsung. Pilkada langsung akan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untik memilih sendiri para wakilnya di pemerintahan.

Menanggapi aksi puluhan warga tersebut, ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budi Sunyoto mengatakan, para demonstran memiliki tujuan yang sama dalam mendukung Pilkada secara langsung. Pasalnya, dengan Pilkada langsung merupakan esensi dari tujuan demokrasi.

"Semangat reformasi yang ada mengembalikan hakya kepada yang berhak," ujarnya menanggapi aspirasi para demonstran di gedung DPRD, Sleman.

Budi menyadari setiap sistem memiliki kelemahan masing-masing. Namun kelemahan tersebut harus dilakukan pembenahan secara bersama-sama.

Oleh sebab itu, Budi menegaskan, partainya akan terus mempertahankan agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung.

"Ditengah polemik RUU Pilkada, restu masyarakat akan mejadi penentu," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika