REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat siap membatalkan dukungannya terhadap sitem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hal itu akan dilakukan apabila 10 usulan mereka soal pilkada langsung tidak diakomodir dalam RUU Pilkada.
"Selama 10 persyaratan tidak dipenuhi maka Partai Demokrat tidak akan mendukung Pilkada langsung," kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/9).
Benny beralasan Pilkada langsung akan tetap banyak persoalan apabila 10 usul Demokrat tidak diakomodir. Demokrat sudah mempertimbangkan secara matang keputusan mereka mendukung pilkada langsung.
Benny menyatakan usul 10 syarat yang diajukan Demokrat misalnya berguna untuk mencegah politik biaya tinggi dalam pilkada langsung. "10 syarat itu mutlak sifatnya. Sebab itulah yang akan menjamin pilkada langsung mampu mencegah politk uang, mecegah ekses negatif," tegasnya.
Ketua DPP Partai Demokrat ini menyatakan dukungan Demokrat terhadap pilkada langsung tidak mengubah posisi mereka dalam koalisi Merah Putih. Menurutnya Demokrat akan tetap menjadi partai penyeimbang di luar pemerintah.
"Posisi Partai Demokrat jelas tidak akan ada perubahan koalisi," ucapnya.
Berikut adalah 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat untuk mendukung Pilkada langsung:
1. Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan Pilkada mutlak dilakukan.
3. Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.
6. Meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada.
9. Perbaikan atas penyelesaian sengketa Pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika