REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak menyayangkan rencana Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjuk Ari Soemarno menjadi Ketua Pokja Energi dan Anti Mafia Migas. Menurut Direktur LIMA, Ray Rangkuti, penunjukan Ari bakal mengesankan Jokowi mulai mudah dipengaruhi partai dan segelintir kelompok berkepentingan.
"Jokowi justru banyak terpengaruh partainya, seperti tunjuk Ari Soemarno, sebagai ketua pokja energi dan satgas Anti Mafia Migas. Jokowi mulai dikuasai oleh parpol " kata Ray dalam jumpa persnya di Dapur Selera Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (21/9).
Penetapan mantan bos Petral itu sebagai Ketua Tim Pokja energi disayangkan Ray. Dia menuding, bila hal ini terus terjadi maka tidak lagi ada gerakan fundamental dari Gubernur DKI Jakarta itu. "Artinya, semakin Jokowi ditarik oleh partai maka semakin tipis ada gerakan fundamental dari Jokowi," ucap Ray.
Ari Soemarno pernah menjadi direktur utama Petral, sebelum akhirnya ditarik menjadi direktur utama Pertamina pada periode 2006 hingga 2009. Ari sendiri merupakan kakak kandung Rini Soemarno, Ketua Rumah Transisi Jokowi.
Ray menilai Jokowi tidak memiliki keseriusan untuk membenahi sektor migas. "Kesan kami, tidak ada kesungguhan dari pihak Jokowi untuk melaksanakan apa yang dijanjikan dengan penunjukan Ari Soemarno," tuturnya.
"Kesan kami, tidak ada kesungguhan dari pihak Jokowi untuk melaksanakan apa yang dijanjikan dengan penunjukan Ari Soemarno," tuturnya.
Ray bersama Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menilai tidak ada kesungguhan Jokowi untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Yakni menghilangkan praktek KKN. "Kami ingin mengingatkan kepada Jokowi agar melawan upaya-upaya yang dilakukan pihak asing dan mafia untuk melakukan intervensi, dalam penentuan struktur kabinet mendatang," jelas Perwakilan GDR dari Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan di tempat yang sama.
Menurutnya, selama ini Indonesia sudah lama dikuasai oleh mafia, seperti mafia di bidang minyak, kelautan dan pangan. Bahkan, keterlibatan pihak asing juga sudah terjadi saat penentuan struktur kabinet pemerintahannya.
Selain itu, Jokowi juga diminta agar secara konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan ke depan, berdasarkan ideologi Pancasila dan amanat UUD 1945.
Perwakilan GDR lain dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo mengungkapkan, Kabinet dalam pemerintahan Jokowi harus bersih dari korupsi, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik.
"Jokowi jangan terkecoh dengan kelompok kecil yang dapat mengintervensi kinerja Jokowi. Sehingga Jokowi harus lebih sering blusukan, agar bisa turun langsung mengawasi kinerja menterinya," ucap Romo.
Romo berpendapat, struktur kabinet Jokowi haruslah diisi oleh mereka yang mau bekerja keras dan memiliki keyakinan yang kuat, dalam mewujudkan cita-cita Trisakti pada kebijakan pemerintahan ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
