REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Seluruh Bali (Alase) mendorong adanya penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat sehingga memperkecil terjadinya kecurangan politik.
"Saya lebih cenderung adanya penyempurnaan pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat dari pada harus diubah pemilihan kepala daerah melalui DPRD," kata Koordinator Aliansi LSM se-Bali, I Nyoman Mardika di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pelaksaan Pilkada melalui DPRD itu sangat merugikan masyarakat karena tidak akan menghasilkan kepala daerah yang pro rakyat.
Selain itu, kualitas kepala daerah yang dipilih rakyar sangat jauh berbeda ketimbang dipilih DPRD.
"Jika pilkada dilakukan melalui DPRD itu adalah sebuah kemunduran demokrasi. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat bukan di tangan wakil rakyat," ujarnya.
Namun, pihaknya mengakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung seperti sekarang masih memiliki sejumlah kekurangan di antaranya, menggunakan anggaran yang besar, politik uang, dan sejumlah pelanggaran lainnya.
Menurut Mardika, semua itu dapat dievaluasi dan disempurnakan kembali sehingga pelaksaan pilkada bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat.
Sejumlah aksi telah dilakukan masyarakat dan kelompok di sejumlah daerah di Indonesia untuk menolak pilkada melalui DPRD dan tetap melakukan pilkada langsung secara serentak.
Sementara itu, Pengamat politik dari Fisipol Universitas Ngurah Rai Denpasar, Luh Riniti Rahayu menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan tindakan bijaksana dalam menyikapi RUU Pilkada.
"Saya pikir Pak SBY sudah bertindak bijaksana dalam menyikapi usulan sejumlah partai agar pilkada dipilih DPRD tersebut. Bahkan menyerahkan keputusan tersebut kepada DPR-RI agar mengedepankan semangat reformasi tersebut," katanya.
Dia menilai, langkah yang diambil SBY itu sangat tepat sebab SBY merupakan produk reformasi dan Presiden Pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
