REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) mengharapkan Menteri Tenaga Kerja di kabinet Jokowi-JK tidak terkait dengan sosok masa lalu agar kebijakan yang diambil bebas dari kepentingan dan mampu membuat terobosan baru.
Direktur Eksekutif Himsataki Yunus M Yamani di Jakarta, Ahad (21/9), ketika ditanya tentang harapannya pada Menaker di kabinet mendatang, mengatakan yang dilakukan Menaker selama ini tidak ada yang menonjol, khususnya pada penempatan dan perlindungan TKI.
"Tidak ada terobosan baru, baik dari sisi penempatan maupun perlindungan TKI. Kami melihatnya hanya sekadar menjalankan yang sudah ada dan menghabiskan anggaran yang sudah dipatok di APBN," kata Yunus.
Justru dia mengusulkan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya pada Ditjen Binapenta sebaiknya dibubarkan saja karena visi dan misinya bertumpukan dengan BNP2TKI.
"Atau, BNP2TKI yang dibubarkan. Yang mana pun diantara keduanya, sama saja. Karena visi dan misinya sama saja, sehingga terjadi pemborosan anggaran," ujar Yunus.
Semula, pembentukan BNP2TKI akan menghapuskan peran Ditjen Binapenta di Kemenakertrans, tetapi kenyataannya keduanya tetap ada dan anggaran keduanya terus naik, sementara penempatan dan perlindungan TKI jalan di tempat. "Kita tidak pernah mendengar upaya pembukaan pasar kerja baru di luar negeri. Moratorium di Saudi, Kuwait, Jordan masih berlangsung, sementara pembenahan ke dalam tidak pernah dilakukan," ucap Yunus.
Dia malah mencatat beberapa kasus serius yang ditemukan penegak hukum, seperti dugaan suap di Kemenakertrans dan temuan KPK berkaitan pelayanan TKI yang berulang kali terjadi di bandara yang melibatkan oknum BNP2TKI.
Yunus mengkhawatirkan, pejabat yang terlalu lama berkuasa cenderung koruptif dan diktator dalam mengambil keputusan. Dia mengapresiasi keinginan Jokowi yang menginginkan kementerian yang berorientasi pada pelayanan, dekat dengan dunia usaha yang memberi peluang kerja.
"Sementara, kedua pucuk pimpinan di Kemenakertrans dan BNP2TKI tidak demikian. Tidak aspiratif dan enggan berdialog dengan dunia usaha yang menjadi pemangku kepentingan utama pada penempatan dan perlindungan TKI," kata Yunus.
Dia mengusulkan, siapa pun Menaker mendatang, sebaiknya dipegang oleh sosok yang mengerti pada penempatan dan perlindungan TKI agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, terutama Jokowi-JK.
Sementara, Kepala BNP2TKI sebaiknya orang yang tau teknis dan tau seluk beluk permasalahan TKI. "Orang bersih yang dapat menegakkan citra BNP2TKI sebagai pelayan yang memudahkan, bukan sebaliknya, apa lagi sampai memanfaatkan keluguan TKI," demikian Yunus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika