Ahad 21 Sep 2014 12:10 WIB

PDIP Usul Kabinet Jokowi-JK Diberi Nama Trisakti

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Esthi Maharani
 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Kedua kanan) bersama presiden terpilih Joko Widodo (kedua kiri),  pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Jateng, Jumat (19/9).   (Antara/R. Rekotomo)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Kedua kanan) bersama presiden terpilih Joko Widodo (kedua kiri), pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Jateng, Jumat (19/9). (Antara/R. Rekotomo)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rapat Kerja Nasional (rakernas) ke IV PDI Perjuangan mengusulkan sejumlah rekomendasi politik kepada presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Beberapa diantaranya adalah usulan agar kabinet Jokowi-JK diberi nama "Kabinet Trisakti".

"Rakernas IV PDI Perjuangan mengusulkan kepada Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak Drs M. Jusuf Kalla untuk memberi nama kabinet yang akan dipimpinnya dengan nama Kabinet Trisakti,"  kata Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani saat membacakan rekomendasi rakernas di Marina Convention Center Semarang, Sabtu (20/9) malam.

Puan mengatakan pemerintahan Jokowi-JK harus konsisten mewujudkan konsepsi Trisakti Bung Karno. Upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Upaya mengatasi krisis pangan dan energi misalnya, harus dilakukan dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang tidak menguntungkan bangsa sendiri. "Diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi pemerintah," ujar Puan.

PDI Perjuangan juga meminta pemerintahan Jokowi-JK meningkatan kemampuan produksi dalam negeri. Mendorong penggunaan produk lokal. Memanfaatkan penelitian anak bangsa dan mengembangkan energi alternatif.

"Pemerintah diharapkan membentuk badan yang dapat menjadi buffer stock pangan nasional," ujar Puan.

Di bidang pendidikan, PDI Perjuangan meminta Jokowi-JK menata kembali kurikulum pendidikan usia dini, dasar, dan menengah dalam satu sistem. Untuk itu PDI Perjuangan meminta pemerintahan Jokowi-JK mengubah UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini agar penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang masih tersebar di berbagai kementerian dapat digabung menjadi satu dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru juga harus diwujudkan Jokowi-JK. "Pendidikan dasar harus berorientasi pada pembentukan karakter dan budi pekerti yang menitikberatkan penegakan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika," kata Puan.

Rakernas PDI Perjuangan ditutup pada Sabtu (20/9) malam, satu hari lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Total ada 24 rekomendasi politik yang berhasil dirumuskan PDI Perjuangan.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement