REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo menilai pemerintah perlu mengubah paradigma penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara agar lebih dapat menyejahterakan masyarakat.

"Ketika membuat APBN dari zaman orde baru hingga sekarang, pemerintah tidak pernah berpikir mengenai fungsi kesejahteraan masyarakat jangka panjang," kata Rimawan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, logika penyusunan APBN tidak jauh berbeda dengan penyusunan anggaran rumah tangga dalam keluarga.

Dalam keluarga, kata dia, terdapat orangtua dengan anak-anaknya, dimana orangtua akan berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak mereka nanti di masa mendatang.

"Untuk memenuhi kebutuhan itu, pertanyaan saya sederhana, pernahkah kita nabung atau kita malah memperbanyak utang terus menerus," katanya.

Ia berpendapat pola penganggaran pemerintah masih bersifat "procyclical" atau jumlah uang yang ada akan dihabiskan. "

Seharusnya perlu upaya untuk berpindah menjadi 'counter ciclycal', yaitu menabung ketika ekonomi 'boom' dengan melakukan ekspansi pengeluaran saat krisis," katanya.

Rimawan mengatakan ketika pemerintah tidak berfikir secara jangka panjang, maka beban ekonomi bagi generasi mendatang akan sangat besar, dan keberlangsungan pembangunan dipertaruhkan.

"APBN kita orientasinya cuma untuk satu tahunan, sedangkan di negara maju untuk tiga tahunan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika