REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku tengah menyiapkan kantor layanan terpadu satu pintu skala nasional. Kantor tersebut bertugas mengurusi perizinan di semua kementerian.

"Ini masih kita rancang. Rencananya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Semua perizinan diurus di satu tempat," ujar Jokowi di hadapan ratusan pengusaha dalam acara peluncuran roadmap perekonomian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Four Season Jakarta, Kamis malam (18/9).

Menurut Jokowi, ia seringkali mendapat keluhan dari banyak pengusaha mengenai sulitnya berinvestasi lantaran perijinan yang rumit. Karenanya, kata Jokowi, sistem itu yang harus dibangun dan dibenahi.

Di tingkat kota dan provinsi, kata dia, sebenarnya sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meski belum sempurna. Namun, layanan itu belum ada di tingkat nasional. Padahal, kata Jokowi, membuatnya sangat mudah. "Ini hanya masalah kemauan," kata dia.

Keberadaan kantor layanan terpadu satu pintu, sambung Jokowi, juga bisa mengatasi tumpang-tindih perijinan yang selama ini banyak terjadi. Dia mencontohkan, di Kalimantan ada 857 sengketa penggunaan lahan. Antara lahan pertambangan dengan perkebunan, antaran hutan dengan lahan tambang, antara perkebunan dengan permukiman.

Menurut Jokowi, hal itu terjadi karena tiap kementerian menerbitkan izin sendiri-sendiri. Terlebih, tak ada peta yang jelas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika