REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan dukungan Demokrat atas Pilkada langsung tidak ada hubungannya sama sekali dengan Koalisi Joko Widodo. Ia mengatakan, perubahan dukungan dari Pilkada oleh DPRD menjadi Pilkada langsung tidak ada kaitannya dengan kursi menteri pada kabinet Jokowi.

"Saya tidak mendukung koalisi Jokowi, tetapi mendukung Pemilukada langsung dengan catatan 10 poin tersebut," tutur Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu, kepada Republika, Kamis (18/9). .

Syarief mengatakan, Demokrat menentukan pilihan pada Pilkada langsung. Namun dengan syarat, 10 catatan partai untuk perbaikan Pilkada langsung harus dimasukkan dalam pasal RUU Pilkada.

"Jika tidak dimasukkan dalam pasal RUU Pilkada, Demokrat tidak akan mendukung Pilkada langsung," lanjutnya.

Namun demikian menurutnya, jika salah satu poin dari keseluruhan catatan tersebut tidak dimasukkan. Ia mengatakan, tidak akan mendukung Pilkada langsung. Karena itu menurutnya, merupakan satu kesatuan dan harus dimasukkan secara keseluruhan.

Keputusan tersebut menurutnya, adalah hasil dalam Rapat DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono. Rekomendasi 10 catatan tersebut akan diajukan dalam rapat pembahasan tingkat I di DPR pada 23 September mendatang.

Sebelumnya, Demokrat mendukung Pilkada oleh DPRD. Perubahan keputusan itu menurut Syarief adalah karena ternyata rakyat lebih menghendaki Pilkada langsung dari pada tak langsung.

"Kita melewati feedback yang masuk ke Partai Demokrat," tambahnya.

Ia mengatakan, Demokrat menginginkan pesta demokrasi secara langsung menjadi lebih baik dan tidak memiliki ekses negatif yang berdampak pada masyarakat. Karena menurutnya, praktik Pilkada langsung selama 10 tahun ini banyak berdampak negatif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika