REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Transisi Jokowi-JK menilai menteri yang menjabat sebagai pengurus partai politik (Parpol) mempunyai keunggulan dibandingkan kandidat profesional. Alasannya, mereka dianggap punya kepemimpinan dan mampu mengakomodasi kebijakan pemerintah.

Deputi Tim Transisi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, kondisi tersebut sesuai dengan keinginan Presiden dan wapres terpilih Jokowi-JK. Selain itu, mereka punya sikap politik dalam menentukan kebijakan sehingga dapat membantu jalannya pemerintahan efektif.

“Menteri dari parpol itu punya keunggulan ketimbang profesional. Soal Cak Imin (Ketum PKB, Muhaimin Iskandar), dia sudah katakan, tugas kepartaian didelegasikan ke pengurus lainnya, jadi tak menganggu kalau nanti menjadi menteri,” kata Eko kepada Republika, Rabu (17/9).

Menurut dia, selain kemampuan teknis dan integritas terhadap jabatan, pemerintahan ke depan menaruh perhatian khusus pada jiwa kepemimpinan para pejabat publiknya. Sebab, banyak kebijakan yang dinilai mendek karena para menteri tidak berani mengambil sikap.

Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto menyatakan, pernyataan Jokowi soal menteri harus lepas jabatan parpol masih belum berubah. Rencananya pemerintah juga  akan memberikan pengawasan khusus kepada para pejabat publik tersebut dengan pemeriksaan harta kekayaan secara rutin.

 “Saat akan menjabat diperiksa kekayaannya, lalu saat sudah menjabat setiap tiga bulan diperiksa. Dan ini tidak hanya untuk menteri, tapi juga semua pejabat negara,” ujar Andi.

Jika sebelum menjabat ada calon yang diduga memiliki transaksi mencurigakan, nama tersebut akan dicoret dari kandidat menteri. Dengan adanya pelaporan harta kekayaan ini, maka pergerakan kekayaan orang-orang yang nanti berada di kabinet juga dapat terdeteksi.

“Kalau harta kekayaannya meningkat drastis, tapi tidak sebanding dengan penghasilan, tentu diketahui dengan mudah,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika