REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan tidak tertutup kemungkinan Pilkada langsung akan masih berlangsung pada 2015 mendatang.
"RUU Pilkada ini belum final. Tidak tertutup kemungkinan, Pilkada langsung masih berlangsung. Kecenderungannya demikian," ujarnya dalam acara Dialog Kenegaraan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (17/9).
Ia melanjutkan, hal itu karena tekanan yang diberikan publik dan dukungan di parlemen bisa berubah. Tekanan publik mampu mengubah pandangan parlemen dan pemerintah. Apalagi menurutnya, Partai Demokrat juga mendukung Pilkada langsung. Dalam hal ini, ujar dia, akan memperkuat koalisi PDIP.
Namun demikian menurut Siti, hendaknya tidak terpacu pada bentuk Pilkada langsung atau pun tidak langsung. Karena menurutnya, yang lebih penting adalah masalah dalam partai politik dan penegakkan hukum yang dinilainya sangat lemah.
"Apa artinya Pilkada langsung, tapi kita menuai badai," katanya.
Siti menilai yang harus ditekankan dari RUU (Rancangan Undang-undang) Pilkada, adalah perbaikan yang lebih komprehensif. Menurutnya RUU Pilkada harus menjadi satu, RUU yang merupakan koreksi dari praktek Pilkada selama ini. Karenanya menurutnya, bukan sekedar langsung atau pun tidak langsung.
"Jangan terjebak pada blok Merah Putih dan non Merah Putih. Yang relevan adalah substansinya aplikatif untuk Indonesia ke depan," ujarnya.
Ia menambahkan, hendaknya mendengarkan suara dari daerah yang tidak bisa melakukan Pilkada langsung. Pemerintah dalam hal ini, ujar dia, hendaknya tidak membabi buta dalam mengaplikasikan Pilkada langsung untuk seluruh kabupaten kota.
Pemerintah harus membuat peta, daerah mana saja yang perlu melakukan Pilkada oleh DPRD dan mana saja yang memenuhi syarat melakukan pemilihan secara langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika