REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) mengatakan, fungsi KPK dan PPATK dalam proses mencari menteri hanya sebatas memberikan saran. Sehingga ia dan Joko Widodo (Jokowi) bisa lebih selekstif melihat nama yang sudah mereka kantungi.

Namun lembaga tersebut tidak dilibatkan pada mekanisme seleksi nanti. "Seleksi tetap saya bersama Jokowi nanti. Tidak melibatkan lagi KPK dan PPATK, mereka hanya kasih saran saja," ujar JK.

Tim transisi Jokowi-JK menjadwalkan bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pekan depan. Mereka ingin meminta masukan atas pembentukan rezim antikorupsi dalam seleksi calon menteri.

Hal ini dilakukan karena pemerintahan Jokowi-JK ingin membangun sistem yang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di kabinetnya. Mereka ingin memastikan kalau pejabat publik yang dipilih nanti bersih dari dugaan kasus hukum tersebut.

Sebelumnya, Jokowi-JK mengumumkan jumlah kabinet di pemerintahannya ke depan. Dari 34 kementerian yang mereka tetapkan, sebanyak 18 pos kementerian akan diisi kalangan profesional. Sedangkan, sisanya 16 pos kementerian merupakan jatah untuk parpol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika