REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan secara transparan, terkait rencana reklamasi 17 pulau yang ada di kawasan Utara Jakarta.
Manajer Kampanye Walhi tingkat Nasional, Edo Rakhman mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus terbuka apakah reklamasi itu untuk kepentingan bisnis atau bukan. Menurutnya Pemprov jangan hanya mengatasnamakan kebutuhan lahan bagi masyarakat.
"Pertanyaannya adalah apakah betul masyarakat Jakarta kekurangan lahan atau justru kekurangan tempat tinggal. Kalau permasalahannya adalah kekurangan tempat tinggal, model pembangunannya bisa dengan sistem vertikal, seperti rumah susun dan seterusnya," ujarnya.
Ia melanjutkan, tapi kalau membuat lahan baru dengan melakukan reklamasi, menurutnya bukanlah solusi yang tepat. Alasannya akan menambah kerusakan lingkungan di Teluk Jakarta. Seharusnya kondisi lingkungan didaerah tersebut, direhabilitasi bukan direklamasi.
"Kalau konsepnya mau memulihkan lingkungan," katanya.
Selain itu, Edo melihat reklamasi bukanlah solusi pembangunan di Jakarta, tapi justru dapat menggangu sistem alam. Ia menjelaskan reklamasi akan menggangu siklus hidrologi yang ada.
"Karena ada penimbunan tanah akan memutus aliran air serta menggangu peresapan air hujan, lantaran adanya pengerasan," ujarnya.
Persoalan lain adalah apakah lahan hasil reklamasi akan bisa diakses oleh masyarakat luas. Ia mengatakan lahan baru nanti sudah di kaveling oleh para investor yang akan melakukan reklamasi. Tentu saja dalam hal ini pasti dibuat untuk lahan bisnis.
Ia menegaskan, apakah dengan reklamasi benar-benar untuk menjawab kebutuhan lahan bagi masyarakat. Kalau sekiranya untuk kebutuhan bisnis, harus transparan disampaikan kepada masyarakat.
"Siapa-siapa investor yang akan melakukan reklamasi, pemberiannya ijinnya bagaimana, siapa penyelenggaranya, untuk kepentingan apa," katanya.
Ia pun pesimis jika sektor pertanian akan berhasil jika dilakukan di atas lahan reklamasi. Sebab menurutnya lahan pertanian di atas tanah reklamasi itu tidak produktif. Karena tanah itu adalah tanah pengerukan dari darat, kemudian dibawa ke laut, tentu saja bercampur dengan air laut.
Terkait hal ini, Edo menuturkan Pemprov DKI harus tegas mengatakan, bagaimana kesepakatan lahan pertanian yang akan dibuat.
"Apakah kesepakatan Pemprov dengan pelaku reklamasi. Ataukah dengan masyarakat yang akan menempati lahan yang dibuat itu. Kemudian pertanian apa yang akan dikembangkan diatas lahan hasil reklmasi," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika