REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin sepakat dengan pernyataan ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pilkada langsung.

Menurutnya, demokrasi langsung harus tetap dipertahankan. "Tentunya seperti yang disampaikan, kita tidak boleh mengurangi kualitas demokrasi dari rakyat," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/9).

Amir mengatakan demokrasi Indonesia sudah mendapat penghargaan dunia. Karenanya, kekurangan dalam pilkada langsung tidak mesti mengurangi kualitas demokrasi Indonesia. 

"Karena itu meningkatkan bukan mengurangi. Tetapi diperlukan pasal-pasal yang mengurangi daripada ekses pilkada itu," ujarnya.

Amir menolak jika sikap Demokrat soal pilkada langsung terbelah. Menurutnya keputusan akhir Demokrat akan diputuskan oleh SBY. "Saya kira penjurunya Ketua Umum Demokrat. Dia yang jadi pegangan partai," katanya.

Sebelumnya SBY menyatakan kurang sepakat jika polemik soal pilkada langsung atau tak langsung dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR dikaitkan dengan peperangan antarkubu. 

SBY menilai pilkada langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun segaris dengan sistem presidensil.

"Dengan demikian kalau kita kembali pada pilihan kita buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan," ujar SBY.

Namun SBY juga tidak menampik kalau pilkada langsung selama 10 tahun menimbulkan banyak ekses negatif. Seperti politik uang, konflik horizontal, dan kekerasan. 

SBY tidak menjelaskan secara tegas bagaimana sikap yang akan diambil Demokrat di DPR soal pilkada langsung. 

"Kami sedang memikirkan seperti itu, langsung tapi pengalaman buruk selama 10 tahun kita wadahi dalam Undang-undang yang baru nanti," kata SBY. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika