REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan jatah lima persen dari lahan reklamasi difungsikan sebagai pertanian. Karenanya, Basuki mengimbau agar lahan reklamasi milik pengembang swasta tidak hanya dijadikan lahan komersial.
"Lima persen lahan di pulau yang direklamasi, kan udah hak Pemprov DKI. Bisa kami buat untuk pertanian seperti di Korea Selatan. Makanya saya mau pelajari lebih lanjut di sana (Korsel)," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/9).
Pemprov DKI segera mewujudkan proyek reklamasi 17 pulau di wilayah pantai utara Jakarta. Proyek itu didukung para pengembang swasta. Setelah direklamasi, lima persen lahan di pulau buatan itu menjadi milik Pemprov DKI.
Reklamasi 17 pulau di wilayah pantai utara Jakarta merupakan bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang akan segera dimulai pada 2015. Pembangunan 17 pulau baru ini akan menambah luasan Jakarta sebesar 5.100 hektare.
Di atas pulau yang direklamasi tersebut rencananya pengembang akan membangun sebuah kota mandiri bertaraf internasional. Menurut pria yang akrab disapa Ahok tersebut, lahan reklamasi tidak selalu harus dijadikan sebagai perumahan maupun properti lain yang biasa terdapat dalam sebuah kota modern. Justru, kata Ahok, reklamasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai lahan pertanian, yang dinilai sudah sangat minim di Jakarta.
"Menurut penelitian, kalau tidak ada reklamasi pada 2045 sekitar 30 persen masyarakat akan mengalami kelaparan karena krisis pangan. Reklamasi untuk agro (pertanian) sudah dipikirkan oleh orang-orang di Korea Selatan. Makanya saya akan pelajari lebih lanjut detailnya," ujar Ahok menjelaskan.
Pada Kamis (18/9) malam, Ahok akan bertolak ke Korsel untuk menghadiri Pembukaan Asian Games XVII di Incheon, Korea Selatan (Korsel), Sabtu (20/9). "Jadi, nanti di sana saya sekalian melakukan penandatanganan persetujuan Kota Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games pada 2018," ujar Ahok.
Selain mempelajari pemanfaatan reklamasi pulau untuk kepentingan pertanian, Ahok akan melakukan studi banding tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) dan industri kreatif.
Menurut Ahok, Korsel memanfaatkan reklamasi pulau bukan hanya untuk keperluan penampungan air baku dan antisipasi pencemaran air laut. Melainkan juga untuk budi daya dan pertanian.
Selama di Korsel, Ahok mengaku sudah mengontak Duta Besar RI untuk Korea Selatan. "Nanti, beliau akan ajak saya melihat-lihat," tutur Ahok.
Rencananya, selama di Korea Selatan dia mengaku akan melakukan tinjauan ke berbagai tempat, di antaranya, Kota Gangnam untuk melihat perkembangan industri kreatif. "Selain itu, saya juga mau lihat tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang ada di sana, kemudian juga mempelajari bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan terhadap para pedagang kaki lima (PKL)," ungkap Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika