REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK akan melakukan fit and propper test, dalam menentukan menteri yang menjabat di kabinet pemerintahan mendatang. Meskipun dari kalangan partai politik, mereka tetap ingin calon yang diajukan tetap profesional.
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mengantungi 90 nama calon menteri, baik dari kalangan profesional dan parpol. Secara bertahap mereka akan melakukan seleksi dari nama-nama yang diusulkan tersebut.
“Tapi menteri ini kan pembantu Presiden, jadi tak perlu publik tahu bagaimana proses seleksinya, saya dan Jokowi saja yang akan menentukan, pastinya dengan sejumlah pertimbangan melihat rekam jejak, keahlian dan pengalaman mereka,” katanya, Selasa (16/9).
JK melanjutkan kalau dari profesional, ia dan Jokowi sudah menerima usulan dan saran dari sejumlah pihak. Ia juga telah menginventarisir nama-nama yang akan mereka calonkan sebagai menteri. Profesional itu bisa dari kalangan akademisi, praktisi dan birokrat.
Sedangkan dari kalangan Parpol, nama tersebut diajukan langsung dari partai yang bersangkutan, namun tetap melalui seleksi ketat. Menurutnya banyak orang-orang Parpol yang pintar dan punya pengalaman, termasuk mereka yang bergelut dalam pemerintahan.
"Misalkan dia itu kepala daerah dari parpol, kalau berpengalaman dan punya keahlian, akan kita calonkan. Selain itu di sejumlah parpol juga ada mantan pengusaha, atau generasi muda yang memang kompeten. Banyak sekali," katanya.
Masukan dari KPK dan PPATK, katanya juga akan diterima sebagai bahan pertmbangan melacak rekam jejak seseorang. Namun teknisnya, bukan berarti Jokowi-JK akan melakukan seleksi bersama kedua lembaga tersebut, hanya menerima masukan, siapa saja yang dinilai bersih dari kasus hukum.
Sampai saat ini, JK belum mau menyebutkan siapa saja orang yang sudah dicalonkan sebagai menteri di kabinetnya nanti. Alasannya proses seleksi masih berjalan sehingga, ia tak ingin merepotkan kandidat itu. Sebab nama yang mereka kantungi hanya sebatas rekomendasi.
"Nanti kalau kalian ramai-ramai datangi orang itu, namun tidak kami pilih bagaimana, kasian juga," katanya.
JK menuturkan sejauh ini, ia bersama Jokowi masih melakukan konsolidasi terkait komposisi kementerian, karena strukturnya belum final. Ia juga masih melakukan komunikasi dengan parpol koalisi terkait jumlah kabinet ini. Sebab, ia menilai, seperti inilah realitas politik di Indonesia.
"Memang seperti ini realitas politik kita. Capres dan cawapres diusung parpol koalisi, tidak mungkin semuanya diisi orang profesional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika