REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi Bidang Perkapalan dan Energi, Yaniarsyah Hasan, memberikan masukkan pada presiden terpilih Joko Widodo untuk memilih mentri kelautan dari jalur militer utamanya dari unsur angkatan laut yang memiliki track rekord bersih dan tegas.

Ini menjadi penting karena untuk menyelesaikan masalah kelautan yang masih tumpang tindih diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengatasi permasalahan tumpang tindih peraturan dan regulasi yang terjadi.

Banyak sekali peraturan yang tumpang tindih di sektor kelautan seperti aturan dan lembaga yang berperan. Ini belum satu atap dan untuk itu diperlukan seorang mentri kelautan yang disegani oleh lembag-lembaga dan pemimpinnya.

Makanya perlu seorang mantan perwira militer bintang 4 utamanya dari unsur angkatan laut, agar paling tidak meski regulasi belum satu atap, ada orang yang akan bisa disegani sehingga tidak saling mengklaim kewenangan,” ujar Yaniarsyah di Jakarta, (16/9).

Namun demikian Jokowi tetap harus mengupayakan dalam pemerintahannya sekarang untuk membuat regulasi sektor kelautan ini. ”Banyak potensi di sektor kelautan yang bisa didapatkan jika regulasinya jelas dan satu atap. Ini tahap kedua yang harus diselesaikan oleh Jokowi,” tambahnya.

Dia mengingatakan Jokowi untuk menyelesaikan regulasi rencana Tol laut sebelum membahas rencana pembangunan infrastruktur untuk Tol Laut seperti yang dijanjikan Jokowi dalam debat capres.

"Regulasi ini perlu sebagai aturan main seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta sehingga tidak ada tumpang tindih yang bisa merugikan salah satu pihak," imbuhnya.

Menurut dia, konsep tol laut yang diwacanakan oleh Joko Widodo adalah bagaimana membangun sebuah sistem transportasi laut yang memberikan kelancaran arus barang dan jasa sehingga menurunkan biaya-biaya yang timbul dalam perpindahan barang dan jasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika