REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha enggan berbicara banyak perihal struktur kabinet yang disampaikan Joko Widodo (Jokowi), Senin (15/9).
"Sementara saya sendiri belum mendapat arahan dari bapak presiden tentang rencana kabinet dari bapak presiden terpilih," ujar Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9).
Jokowi menyebut, ada 34 kementerian di bawah kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla. Sebanyak 18 menteri akan berasal dari kalangan profesional.
Sedangkan sisanya berasal dari kalangan partai politik namun berlatar belakang profesional. Dari segi jumlah, struktur kabinet Jokowi memang tak berbeda dengan SBY.
"Kami tidak dalam posisi mengomentari. Kita menghormati itu," kata Julian.
Namun sepengetahuannya, Julian menyebut SBY pernah menyampaikan kalau perubahan struktural di suatu kementerian yang telah ada akan memiliki dampak. Jika memang dilakukan dengan penilaian dan kajian yang matang, maka perubahan tersebut bukan masalah.
"Itu mungkin sudah dipikirkan Pak Joko Widodo," ujar Julian.
Sebagai gambaran, tim transisi Jokowi-JK mengusulkan opsi kabinet kepada Jokowi-JK. Yaitu, 34 kementerian dengan komposisi 19 kementerian tetap, enam kementerian dengan nomenklatur (penamaan) baru, enam kementerian gabungan dan tiga kementerian baru. Yang tetap antara lain kementerian luar negeri.
Sedangkan kementerian yang mengalami pemecahan fungsi adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan menjadi kementerian pendidikan dasar dan menengah dan kementerian pendidikan tinggi dan riset teknologi.
Kemudian kementerian dengan penamaan baru adalah kementerian pekerjaan umum menjadi kementerian infrastruktur. Terakhir, tiga kementerian baru adalah kementerian agraria, kementerian ekonomi kreatif dan kementerian kependudukan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika