REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) memaparkan, kalangan profesional murni hanya akan mengisi 7 kursi kementerian di kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Posisi itu tidak bisa ditempati orang-orang Parpol karena dinilai rawan dipolitisasi.

Pos-pos tersebut antara lain kementerian pertanian, kementerian BUMN, kementerian ESDM, kementerian keuangan, dan kementerian kesehatan. Dengan begitu, ada 27 pos kementerian yang berpeluang ditempati kader parpol yang dianggap profesional.

"Murni profesional mungkin cuman 7 kementerian. Mutlak tidak boleh diisi orang parpol karena khawatir mereka membawa gerbong-gerbongnya," kata JK kepada Republika di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa (16/9).

Orang-orang yang dianggap profesional, kata dia diambil dari hasil inventarisir Jokowi-JK. Mereka melakukan penilaian berdasarkan usulan serta saran yang masuk. Kalangan tersebut bisa diambil dari akdemisi, praktisi maupun birokrat yang berprestasi serta punya kompetensi.

Sedangkan mereka dari kalangan parpol adalah nama-nama yang diajukan partai koalisi. Namun, ia bersama Jokowi tentu melakukan seleksi berdasarkan pendidikan dan pengalaman mereka. Menurut JK, banyak orang profesional dari parpol yang dianggap memumpuni.

"Misalnya mereka di DPR mendalami satu bidang tersebut. Sebelumnya ia juga pengusaha yang punya pengalaman mendalami fungsi di satu bidang itu," ujarnya.

Meskipun mereka adalah orang parpol, JK mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir karena ia /fit and proper test/, termaksud keterlibatannya dalam persoalan hukum. Selain itu, ia juga akan menempatkan seseorang pada bidang keahliannya, tidak sembarangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika