REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku hampir selesai membahas tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). PPP sepakat jika pelaksanaan Pilkada dikembalikan melalui DPRD.

Politikus PPP Khoirul Saleh mengatakan dalam memutuskan sikap terkait RUU Pilkada, PPP mendapat masukan dari kader, ulama, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Menurut rekomendasi ulama dan PBNU, lebih banyak manfaatnya bila Pilkada dipilih oleh DPRD. Sebaliknya bila dipilih langsung oleh masyarakat akan lebih banyak mudharatnya," ujarnya, saat dihubungi, Selasa, (16/9).

Meski begitu, ia menjelaskan hak-hak politik masyarakat harus tetap dijaga. Salah satu caranya dengan mengenalkan langsung calon kepala daerah kepada masyarakat.

"Jadi sebelum calon disahkan, ia harus terjun di masyarakat, sehingga dikenal publik, dan publik atau masyarakat dapat memberikan masukan atau pendapat kepadanya," jelas Khoirul.

Selain itu, PPP juga menilai Pilkada oleh DPRD juga bisa menghemat biaya. Ia mengungkapkan, pembahasan di Pantia Kerja (Panja) hampir rampung, dan segera dibahas di Panitia Khusus (Pansus). UU Pilkada merupakan agenda terakhir DPR yang harus dibahas, sebelum masa jabatan berakhir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika