REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. 

Antara lain, mereka akan menempatkan seseorang sebagai menteri sesuai dengan kemampuan serta kompetensinya.

Wapres terpilih, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, masyarakat tak perlu sangsi dengan masuknya orang-orang parpol sebagai menteri. Selama mereka ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya, pemerintahan dinilai akan berjalan efektif.

"Misalkan Jero Wacik di kabinet sekarang sebagai menteri ESDM. Padahal kompetensi dia bukan dalam bidang tersebut," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Selasa (16/9).

Selain itu, dia menambahkan, para menterinya harus bekerja lebih maksimal karena mereka memiliki target serta batasan waktu pencapaian. Dia mencontohkan, dalam kurun waktu 1-2 tahun menteri pertanian harus mampu melakukan swasembada pangan.

Jika tidak tercapai, kata dia, ada sanksi yang diterima menteri tersebut seperti teguran hingga pemecatan. Karena itu ia ingin kursi menteri benar-benar diduduki oleh profesional. Baik itu partisan parpol mau pun murni profesional.

"Sebab menteri di kabinet Jokowi-JK harus siap bekerja cepat dengan adanya target," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi-JK mengumumkan jumlah kabinetnya sebanyak 34 kementerian dengan komposisi 16 orang dari profesional parpol dan 18 orang murni kalangan profesional. Namun seperti apa struktur kabinet tersebut masih belum selesai masa kajiannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika