REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Fariz Fachryan mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD tidak akan menghilangkan potensi korupsi yang besar. Bahkan, bisa saja nanti terjadi transaksi balas budi jika pilkada oleh DPRD disahkan.

"Kalau kami sebenarnya proses pemilihan oleh DPRD tidak akan menghilangkan potensi korupsi yang besar. Bahkan bisa saja terjadi  transaksi balas budi terlihat dalam pilkada," ujarnya kepada Republika, Selasa (16/9).

Menurutnya, pilkada langsung memang memakan korban dimana banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Namun yang harus menjadi catatan adalah banyak anggota DPR (dan DPRD) yang juga terjerat kasus korupsi.

"Pilkada langsung memakan korban, ini yang menjadi catatan selain kepala daerah. Anggota DPR (dan DPRD) juga ada ribuan yang terjerat. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah," katanya.

Ia menuturkan hal itu harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, politik transaksional masih terlihat dan terjadi ditingkat eksekutif dan legislatif. "Politik transaksional masih terlihat di legislatif dan eksekutif," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika