REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Fariz Fachryan menyatakan rencana postur kabinet Jokowi-Jusuf Kalla tak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Alasannya jumlah 16 kementerian yang berisi dari kalangan parpol dinilai terlalu besar.

Menurut pria yang juga Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, harus ada catatan penting bagi calon menteri yang berasal dari partai. Mereka tutur dia yang akan mengisi kementerian harus memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang baik.

Pasalnya, menurutnya, pada kabinet sebelumnya tidak ada transparansi di tiap kementerian. Sehingga, perlu ada aturan dari Jokowi bahwa orang parpol dan non parpol yang mengisi kementerian harus mempunyai pengelolaan pemerintahan yang baik.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa dari total 34 kementerian, 18 kementerian akan diisi oleh menteri yang berasal dari kalangan profesional. Sementara, 16 kementerian akan diisi oleh orang partai politik

Ikuti Whatsapp Channel Republika