REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua dan pendiri Jokowi Watch, Iskandar Sitorus, menyatakan siapapun yang menjadi anggota dan pimpinan BPK RI sebaiknya berfkiran 'sewarna' Jokowi dalam konteks membangun negara. Bukan sebagai 'saingan' mirip lembaga DPR RI.
"Jokowi harus bisa mengubah paradigma model BPK RI ke depan agar tidak sama dengan model kerja saat dua periode pemerintahan presiden SBY yakni pimpinan BPK RI diduga berpola pikir tidak 'sepadan' dengan pemerintah sehingga proses penggunaan APBN mandeg," tegas dia, dalam siaran pers, Senin (15/9).
Jika gagal, maka kinerja Jokowi akan hancur lebur. Sebab kualitas calon pimpinan BPK RI yang didominasi anggota parlemen dan anggota BPK RI diduga sudah pasti tidak sejalan dengan pola kinerja pemerintahan nanti.
Lebih lanjut ditambahkannya, upaya Jokowi harus bisa merubah pola pikir BPK RI sehingga terintegrasi sinerginya terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah.
"Bukan seperti sekarang, BPK RI bisa seenaknya mengaudit sesuatu penggunaan APBN dengan menggunakan model seperti saat ini. Kalau model itu tetap dijalankan BPK RI maka akan 'berbenturan' dengan ide pembangunan Jokowi," kata dia lagi.
Kalau Jokowi tidak mencermati ini, maka percuma seluruh program yang akan dilakukan Jokowi nantinya. Ia mencontohkan, pembangunan kelautan yang terintegrasi. Itu berarti bahwa BPK RI yang harus menyiapkan seluruh kemampuannya dari segala lini untuk bisa maksimal mengauditnya.
"Jangan BPK RI malah menjadi 'pemerintahan bayangan' atau 'penyeimbang' Jokowi. BPK RI harus menjadi partner pemerintah dalam mensukseskan penggunaan uang negara sesuai tata kelola keuangan negara yang baik didalam program pemerintah. Ini praktik yang lazim di negara maju," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika