REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku, pemerintah sudah menyiapkan perbaikan untuk masing-masing opsi sistem Pilkada, dalam RUU yang kini tengah dibahas di DPR.

"Kalau opsi A dipilih, saya juga sudah persiapkan berbagai formulanya untuk perbaikan. Kalau opsi B juga seperti itu," ujarnya usai menghadiri rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan, Ahad (14/9).

Gamawan menilai, dua opsi sistem Pilkada memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem Pilkada langsung yang telah diterapkan selama hampir sepuluh tahun memang baik karena rakyat bisa memilih pemimpinannya secara langsung.

Namun, ia mengatakan di balik sistem yang demokratis tersebut ada sejumlah kelemahan seperti politik uang, biaya yang terlalu mahal, dan sengketa pemilu. "Kalau ini jadi pilihan, kita minta yang ini dibenahi," katanya.

Begitu pula apabila opsi yang dipilih adalah Pilkada tidak langsung. Menurutnya jika Pilkada tidak langsung yang dipilih, tentu sistemnya tidak akan sama dengan sistem dahulu.

Pemerintah akan mencegah agar kelemahan-kelemahan pada sistem Pilkada tidak langsung yang pernah diterapkan sebelumnya tidak terjadi lagi, seperti kepala daerah yang tersandera DPR dan  lobi-lobi uang antara eksekutif dan legislatif.

Gamawan menambahkan, posisi pemerintah saat ini terus menunggu keputusan di DPR. Pemerintah, kata dia, juga tak akan agar meminta pembahasan RUU Pilkada dihentikan.

"Ini sudah dibahas sedemikian rupa, sudah sepuluh kali masa sidang. Cuma kita menawarkan opsi. Jika yang satu yang dipilih, lakukan perbaikan. Jika yang dua yang dipilih juga lakukan perbaikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika