Ahad 14 Sep 2014 23:37 WIB

Tangkal ISIS, Pemerintah Bakal Perketat Penerbitan Paspor

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Israr Itah
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia akan memperketat penerbitan paspor, khususnya bagi warga yang akan bepergian ke negara-negara Timur Tengah. Hal itu dilakukan demi mencegah berkembangnya kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, dalam konferensi pers mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM juga akan bekerjasama dengan kedutaan negara-negara di Timur Tengah agar lebih selektif memberikan visa bagi warga Indonesia. 

"Khusus untuk Turki dan Yordania yang memberikan visa on travel, akan jadi perhatian tajam," ujarnya saat menyampaikan instruksi presiden terkait ISIS di kantor kepresidenan, Ahad (14/9).

Melihat perkembangan ISIS di Timur Tengah yang terus bergejolak, kata Djoko, maka pemerintah harus mengambil langkah pro-aktif demi menyelamatkan rakyat Indonesia. Sebab, kata dia, saat ini negara-negara barat sudah melakukan serangan darat ke wilayah yang disinyalir terdapat kelompok ISIS. Dampak dari serangan yang menimbulkan korban sipil tersebut efeknya bisa meluas sampai ke Indonesia.

Apalagi, sambung Djoko, sudah ada warga Indonesia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Mereka adalah para mantan narapidana terorisme yang sudah bebas. "Menurut laporan Polri ada empat yang sudah meninggal, mereka berjuang di Suriah," ujarnya.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan, apabila ISIS tidak juga mereda, maka kemungkinan gerakan terorisme internasional akan berkembang sebagai respons dari serangan darat yang sudah dilakukan negara-negara barat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement