REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menyatakan tetap mendukung RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Alasannya, karena tingginya biaya yang dikeluarkan untuk pilkada langsung.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan, menyayangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pilkada langsung. Yakni mencapai Rp 70 triliun untuk ratusan pilkada langsung yang digelar pada 2015.
"Saya mendapat informasi dan terkejut dengan angka tersebut. Bayangkan, jika beberapa tahun ke depan ada 500-an pilkada, maka dana yang keluar Rp 160 triliun lebih," katanya di Jakarta, Sabtu (13/9).
Menurut Ical, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk hal lain. Misalnya, insfrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya yang masih jadi kendala sosial bangsa ini.
"Karena itulah, Golkar memperjuangkannya. Jadi, bukan demi mendapatkan satu kekuasaan. Tapi untuk mengambil sesuai cita-cita pendiri republik ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPK Kosgoro 1957 Agung Laksono menyerahkan kepada Golkar seluruhnya tentang polemik RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR.
"Kosgoro sepakat dengan keputusan Golkar. Tapi, kami sarankan agar lebih dikaji, disosialisasikan dan dijelaskan ke masyarakat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika