REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan terhadap Joko Widodo dan Jusuf Kalla membentu Satgas Anti-mafia Migas terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman.
Erwin menilai rencana Jokowi-JK tersebut adalah langkah yang tepat untuk memutus rantai mafia migas di Indonesia. "Ini merupakan terobosan dan program 'quick win' Jokowi-JK untuk berantas sindikasi mafia migas yang selama ini merugikan negara," kata Erwin kepada wartawan, Jumat (12/9).
Namun, ia mengingatkan agar Jokowi-JK waspada dalam merekrut anggota Satgas Anti-mafia Migas. Jangan sampai, kata dia, nama-nama yang selama ini beredar luas di publik sebagai mafia migas justru didapuk jadi anggota Satgas.
"Mantan Menteri ESDM, atau mantan-mantan Dirut Pertamina, Petral, BP Migas, atau yang sekarang ada di SKK Migas dan BPH Migas sebaiknya tak usah dijadikan anggota," ucap dia tanpa menyebut nama.
Anggota Pokja Energi Rumah Transisi dari unsur Relawan Jokowi-JK Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) ini juga mengaku siap jika dipilih sebagai anggota Satgas.
Senada dengan Erwin, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98), Adian Napitupulu juga mengaku siap jika ditunjuk Jokowi-JK sebagai anggota Satgas Anti-mafia Migas.
"Kita bersedia, jika memang Jokowi dan ketum partai memerintahkan, kita bersedia untuk memimpin satgas itu," katanya.
Dia berjanji akan memberantas sejumlah oknum yang diduga sebagai mafia migas. "Jangan sibuk dengan preman kecil, soal penyelundupan satu tangker minyak, meski itu harus tetap diusut dan diselesaikan. Tetapi kalau kita mau membuat prioritas penyelesaian yang besar banyaknya minta ampun, mafia yang bermain dalam kebijakan itu lebih berbahaya," sebut dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika