REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad mengatakan, PDIP terus menolak pilkada tidak langsung karena mereka takut akan kalah. Apalagi basis kekuatan PDIP hanya dominan di tiga daerah, sedangkan sisanya dikuasai koalisi merah putih.

"Kalau pilkada di berbagai daerah yang dilakukan melalui DPRD, PDIP kalah. Artinya, Jokowi bisa kehilangan basis kekuatan. Ibaratnya Jokowi menjadi petarung sendirian," kata Herdi di Jakarta, Sabtu, (13/9).

Sebenarnya, ujar Herdi, untuk menghemat anggaran, pilkada memang sebaiknya dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD. Diperkirakan, anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp71-90 triliun.

"Saya kira founding father ini  berpikir 100 tahun kedepan. Makanya mereka dalam memilih presiden dan wakilnya saja dulu melalui musyawarah mufakat, jadi kalau saat ini pilkada dilakukan melalui musyawarah mufakat di DPRD tidak masalah," kata Herdi.

Menurutnya, untuk mencegah korupsi dan politik transaksional, maka intelijen KPK harus diturunkan ke daerah untuk mengawasi.

"Kontrol media dan masyarakat juga diperkuat sehingga pilkada tidak langsung juga bisa dilaksanakan dengan bersih," katanya.

Indonesia, terang Herdi, belum siap melaksanakan pilkada langsung sebab rakyat hanya memilih calon kepala daerah yang memberi mereka uang.

Demokrasi langsung, ujar Herdi, hanya efektif dilakukan kalau rakyat sudah  sejahtera. Artinya pilihan politik mereka sudah tidak dipengaruhi oleh uang dan kemiskinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika