REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Partai Gerindra belum mempermasalahkan sikap kader atau kepala daerah yang mereka usung dalam Pemilukada memilih menolak RUU Pilkada. Menurutnya, sikap seperti yang ditunjukan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap sebagai pendirian individu.
“Ya itu wajar saja ada perbedaan pendapat, seperti pak Emil (sapaan Ridwan Kamil), tapi ya beda sama Ahok,” ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Desmon Junaidi Mahesa di Jakarta Jumat (12/9).
Desmon mengatakan, sikap Emil yang bukan kader tulen Gerindra masih bisa dimaklumi. Terlebih pada dasarnya Emil tidak melakukan protes frontal pada partai pengusung. Namun khusus untuk Ahok, kata dia, perlu dicermati sebagai langkah ‘membangkang’ hingga diwujudkan dengan mengajukan pengunduran diri.
“Tapi ya itu memang kembali ke sikap masing-masing, biasalah. Kami pengurus partai juga baru akan membahas ini (kepala daerah dari Gerindra yang menentang RUU Pilkada) dalam rapat sekitar dua pekan mendatang,” ujar dia.
Ketua DPP Gerindra Bidang Kaderisasi ini mengatakan, kini internal partai masih dalam keadaan berkabung seiring dengan wafatnya Ketua Umum mereka, Professor Suhardi. “Jadi pasti hal ini dan lainnya akan kami bahas dalam rapat rutin setelah masa berkabung selesai,” ujar dia.
Sebelumnya, gelombang kepala daerah yang menolak Pilkada lewat DPRD semakin deras. Langkah ini diawali dari keputusan Ahok untuk mengundurkan diri dari Partai Gerindra karena tidak setuju sikap partai yang mendukung Pilkada melalui DPRD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
