REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Kementerian Sosial (Kemensos) harus mengembangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyaralat Peduli Kabupaten dan Kota Sejahtera (Pandu Gempita) di kebupaten/kota lebih banyak.
Layanan satu atap bagi permasalahan sosial –yang telah setahun dicobakan di lima daerah di tanah air-- ini semakin dibutuhkan dalam membantu masyarakat yang kian menghadapi permasalahan sosial semakin kompleks.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, usai memberikan kuliah umum di kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jumat (12/9).
Menurutnya, pandu Gempita memang telah diuji cobakan di lima daerah yang bakal menjadi percontohan dalam mengurai problem sosial, di tengah- tengah masyarakat yang beragam.
“Masing- masing, di Kota Payakumbuh (Sumetera Barat), Kota Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Sragen (Jawa Tengah), Berau (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan),” tegasnya.
Saat ini, jelas Mensos, layanan satu atap bagi pengaduan dari masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial ini sangat dibutuhkan. Karena akan menangani berbagai problem kemiskinan, pendidikan dan hidup terlantar.
Dalam pelaksanaannya pengaduan ini juga dibuka hingga tingkat kecamatan, untuk menjangkau masyarakat penerima manfaat yang lebih luas.
Tujuannya masyarakat yang menghadapi problem sosial tidak mengatasi masalah sosialnyasecara parsial. Namun Negara juga memiliki tanggunjawab untuk menyelesaikannya.
“Sehingga nanti jangan ada lagi ibu yang terpaksa memasukkan anaknya ke kolam, orang lompat dari jembatan atau wanita yang rawan sosial lantas menjual dirinya,” tambah Mensos.
Setelah setahun diujicobakan, lanjut Salim Segaf, keinginan dan semangat daerah luar biasa. Sekarang masyarakat menjadi tahu, ke mana mereka dapat mengadu. Hal ini sangat penting ke mana masyarakat harus mendapatkan haknya.
Karena itu, Pandu Gempita ini sangat bagus dikembangkan di daerah lain pada kabinet kepemimpinan negara yang baru. Sebab ia optimistis, program Pandu Gempita bisa menekan masalah sosial atau kemiskinan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika