REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Sejumlah fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih siap menggolkan RUU Pemilihan Kepala Daerah dan Tata Tertib UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) di sidang paripurna. Keputusan ini diambil usai pertemuan tertutup fraksi koalisi Merah Putih di ruang rapat kerja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI.

"RUU Pilkada dan Tatib MD3 sudah clear semua," kata anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jum'at (12/9).

Refrizal mengatakan fraksi di koalisi Merah Putih sepakat Pilkada mesti dilakukan melalui DPRD. Koalisi Merah Putih sepakat Pilkada melalui DPRD bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun. Penghematan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Kita hitung hampir Rp 50 triliun hemat kalau lewat DPRD," ujarnya.

Ia melanjukan, Koalisi Merah Putih tidak risau dengan sikap sejumlah kelompok masyarakat yang menolak pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Menurutnya sejumlah kelompok yang menolak pilkada melalui DPRD hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat.

"LSM, lembaga survey mendukung pilkada langsung karena duit mereka di sana. Ini masalah priok nasi orang. Tapi priuk nasi rakyat tidak terganggu," katanya.

Terkait calon pimpinan DPR, Refrizal menyatakan koalisi Merah Putih belum memutuskan siapa calon yang akan mereka usung. Ia memastikan siapapun calon yang akan diusung menjadi calon pimpinan DPR, koalisi Merah Putih akan tetap solid.

"Jelas harus dibagi. Tapi kami tetap solid," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika