REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Haryadi mengatakan, orang atau pun pihak yang berkukuh memperjuangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD adalah orang yang antidemokrasi.

"Karenanya dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) atau Koalisi Merah Putih adalah antidemokrasi atau tidak paham demokrasi," kata Haryadi kepada Republika, Kamis (11/9).

Hal itu karena, menurutnya, pilkada oleh DPRD berarti mengingkari prinsip nilai dasar demokrasi. Ia mengatakan, salah satu prinsip dalam demokrasi adalah kontentasi. Prinsip tersebut memiliki aturan main yang jelas dan tegas.

Dalam aturan itu, kata dia, siapa calon yang akan terpilih tidak akan pernah diketahui. Sementara dalam pilkada tidak langsung, dengan konfigurasi yang ada di DPRD, akan segera diketahui siapa yang pasti akan menjadi pemenang sebagai kepala daerah.

Karena pemenang tersebut akan bergantung pada mayoritas suara partai di DPRD. Dalam hal ini, prinsip kontestasi dalam pilkada tak langsung tidak terpenuhi. "Problem dasarnya adalah, seberapa urgent itu diserahkan pada pemilihan oleh DPRD harus dikembalikan pada prinsip demokrasi," tambahnya.

Seperti diketahui, partai dalam Koalisi Merah Putih mengusulkan Pilkada oleh DPRD. Saat ini, RUU Pilkada tersebut tengah dalam pembahasan di DPR dan Mendagri Gamawan Fauzi turut terlibat dalam pembahasan tersebut.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika