REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah tidak dapat mengehentikan ataupun mencabut RUU Pilkada karena sudah dibahas di DPR.
Ia menjelaskan, saat ini pembahasan RUU pilkada di DPR menghasilkan dua opsi yaitu pemilihan tingkat provinsi kota/kabupaten dilakukan secara langsung dan pemilihan tingkat provinsi kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD.
Ia mengatakan, opsi awal pemerintah dalam pembasan RUU Pilkada yaitu menawarkan pemilihan kepala daerah provinsi dilakukan secara langsung tetapi pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota melalui DPRD.
Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan data dari kementerian dalam negeri pelanggaran dan konflik pemilukada banyak ditemukan di tingkat kabupaten/kota.
"Pemerintah menyampaikan konsep awal, tetapi setelah sampai di DPR muncul berbagai macam pembahasan," ujar Gamawan Fauzi kepada Republika (11/9).
Ia menambahkan, untuk daerah tertentu seperti DKI Jakarta dan Papua dibuat otonomi khusus. DKI jakarta pemilihan langsung hanya untuk Gubernur tetapi kepala daerah tingkat kota/kabupaten melalui DPRD.
Sedangkan Papua diminta khusus oleh masyarakat papua agar pemilhan kepala daerah tingkat provinsi kota/kabupaten dilakukan oleh DPRD dan masuk dalam revisi UU papua.
"Aspirasi dari Apkasi dan Apeksi yang meminta pemilukada tetap secara langsung akan masuka dalam pembahasan. Kalau nanti mereka mau judical review ke MK silahkan saja, itu prosedur resmi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
