REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku tak memikirkan niatannya keluar dari Partai Amanat Nasional (PAN) karena perbedaan pendapat tentang wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD.
"Sampai sekarang saya tidak kepikiran sama sekali mundur atau keluar dari partai," kata Bima Arya ketika ditemui usai menghadiri Rakornas Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, perbedaan pendapat antara dirinya sebagai wali kota dan partai yang tergabung dalam koalisi merah putih mendukung mekanisme pilkada dipilih DPRD masih dikomunikasikan dan belum keluar pernyataan resmi. Nanti malam semua kader akan dikumpulkan DPP PAN untuk membahas persoalan RUU Pilkada.
"Setelah itu kami para kader yang duduk di pemerintahan daerah akan bersikap," katanya.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya akan menyampaikan pandangan tentang penolakan pilkada melalui DPRD dan optimistis partai memiliki kebijakan khusus mengenai hal ini. "Tapi jika hasilnya tetap dan ada sanksi dari partai maka saya siap. Ini hanya perbedaan pendapat kok, bukan pelanggaran," kata wali kota berusia 42 tahun tersebut.
Sebagai kader partai berlambang matahari yang duduk di eksekutif, Bima Arya tidak sendirian. Pendapat yang sama, kata dia, juga muncul dari Bupati Bojonegoro Sunyoto yang rencananya nanti malam juga menyampaikan pandangan sama.
"Di milis partai juga ramai pendapat, ada yang setuju pilkada melalui DPRD, ada juga yang tidak. Sekali lagi, kami menunggu keputusan partai," kata politisi muda yang juga seorang akademisi itu.
Sementara itu, Bima Arya yang termasuk dalam keanggotaan Apeksi sepakat terhadap lima rekomendasi Rakornaslub Apkasi-Apeksi yang isinya mayoritas penolakan mekanisme pilkada dikembalikan ke DPRD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika