REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku tak khawatir ditegur partai politik pengusungnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat tahun 2013, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Buat apa saya takut ditegur? Ini demi kepentingan rakyat dan sanksi itu urusan nomor sekian," ujarnya ketika ditemui usai Rakornas Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis (11/9).

Kedua partai politik pengusung Ridwan Kamil dan wakilnya Oded MD termasuk partai yang tergabung dalam koalisi merah putih. Koalisi tersebut mengusulkan pengesahan RUU Pilkada tentang kepala daerah dipilih DPRD.

Menanggapinya, mantan dosen di Universitas Teknologi Bandung (ITB) tersebut mengaku santai dan yakin tidak akan ada sanksi khusus baginya, termasuk pemecatan.

"Tidak mungkin saya dipecat atau mengundurkan diri dari partai. Masuk sebagai kader struktural saja, saya tidak," katanya sekaligus mengomentari apakah mengikuti jejak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok yang mundur dari Gerindra.

Ia menegaskan secara pribadi tidak setuju jika pilkada kembali ke masa sebelum reformasi, yakni dipilih anggota DPRD, bukan rakyat secara langsung.

"Kalau alasan biaya mahal, itu bukan persoalan karena teknis proses pilkada bisa disempurnakan. Misalnya tidak ada rapat akbar atau pembatasan baliho kandidat," katanya.

Menurut dia, RUU Pilkada yang mekanismenya diubah dipilih DPRD membuat seorang wali kota atau bupati menjadi objek penderitaan bersama masyarakat sehingga ia merasa wajib bersuara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika