REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding menilai RUU pilkada menandakan beberapa partai politik mengkhianati rakyat. Karena hanya mempedulikan kepentingan jangka pendek mereka pasca pilpres.

Ia menilai, jika RUU ini disahkan maka akan berdampak tidak baik bagi demokrasi Indonesia untuk kedepannya. "Hanura tetap sesuai pandangan awal. Pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung dan dipilih rakyat karena itu amanat konstitusi," ujar Syarifuddin Sudding saat dihubungi Republika Selasa Malam (9/9).

Ia pun berjanji partainya akan berjuang secara maksimal untuk mempertahankan pandangan tersebut. Ia juga menambahkan pilkada DPRD juga mengamputasi hak-hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Kemudian membuat tidak adanya ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Sehingga pemimpin daerah lebih memilih untuk menuntaskan janji pada anggota DPRD yang telah memilihnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika