REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesawat drone dinilai memiliki peran untuk memperjelas batas wilayah dalam konflik lahan. Demikian disampaikan politkus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.

Budiman mengatakan, penggunaan drone dalam konflik lahan pernah dilakukan pada salah satu kasus di Kalimantan Barat. Ketika itu, terjadi kebingungan mengenai batas wilayah pertambangan dan pemukiman penduduk.

Dengan menggunakan teknologi pesawat drone, kata Budiman, batas-batas tersebut dapat dilihat dengan jelas. "Jadi pertambangan itu rupanya mengambil alih lahan desa," kata Budiman.

Budiman mengatakan, anggaran pengadaan drone sebenarnya tidak terlalu mahal. Hanya dengan dana Rp 5-Rp 25 juta, 10 desa bisa memiliki satu drone yang bisa digunakan untuk berbagai hal.

"Dua jam itu bisa dipetakan area 100 hektare dengan inframerah. Pemetaan bisa selesai dalam 1 hari selesai," kata dia.

Budiman mengatakan, Jokowi akan meningkatkan anggaran berprestasi sebesar Rp 2 miliar untuk desa-desa berprestasi. Dana ini akan digunakan untuk membiayai aplikasi energi di desa-desa.

Dengan menggunakan pesawat drone, dapat dilakukan pemetaan wilayah, termasuk juga jenis tanaman dan kontur tanah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika