REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK enggan intervensi kebijakan pemerintah Presiden SBY terkait pengadaan lelang mobil Mercedez Benz. Mereka baru akan menyatakan sikap setelah pelantikan 20 Oktober mendatang.

Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini pengadaan mobil itu masih menjadi kebijakan presiden. Meski, ia memiliki pendapat, namun hal tersebut baru akan disampaikan nanti setelah Jokowi-JK resmi dilantik sebagai kepala negara.

“Spiritnya Jokowi adalah pemimpin yang sederhana, lebih mengedepankan kebijakan realokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat,” kata Hasto kepada Republika, Selasa (9/9).

Menurut Hasto, anggaran yang dipakai untuk pengadaan mobil ini berdasarkan APBN-P 2014. Tim transisi sendiri memang masih mengkaji realisasi dana tersebut agar tidak terjadi /shortfall/. Alokasi anggaran harus mengacu pada penghematan.

Saat ini, ia menyatakan, tim dan pemerintah perlu membangun komunikasi yang positif terlebih dahulu. Sebab, banyak hal positif yang telah diberikan Presiden SBY khususnya dalam proses transisi ini. Namun setelah dilantik, ia meyakini, Jokowi akan fokus realisasi janji kampanyenya.

“Salah satu janji kampanyenya kan membuat pemerintahan yang efektif, tidak boros, dan keputusan yang diambil sesuai dengan kemamuan rakyat,” ujar dia.

Namun, apakah kondisi tersebut dianggap suatu pemborosan, ia enggan berkomentar. Lalu bagaimana pemerintahan ke depan mengatur tender mobil tersebut jika pada akhirnya menolak pengadaan kendaraan dinas baru, Hasto juga tak mau berspekulasi.

“Jangan misal-misal. Liat nanti saja. Terpenting kita semua memahami karakter kepemimpinan Jokowi yang apa adanya,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika