REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid mengusulkan agar Joko Widodo (Jokowi) membenahi sistem tata niaga pangan. Setelah itu, baru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintahan presiden mendatang. Karena Pak Jokowi diharapkan membuat prestasi lebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM," kata Farhan di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Senin (8/9).
Menurut Farhan, pemerintahan Jokowi sebaiknya tidak menaikkan harga BBM selama dua tahun pertama. Tapi menunjukkan prestasi kepada masyarakat terlebih dulu.
Seperti memperbaiki tata niaga pangan dan migas, infrastruktur, serta birokrasi. Jokowi juga disarankan menyiapkan program prioritas pro-rakyat yang diterapkan pada 100 hari pertama pemerintahannya.
"Jika Joko Widodo berhasil mengatasi 100 hari pertama pemerintahannya, maka ini merupakan tahap awal dari prestasinya," katanya.
Menurut dia, memperbaiki sistem tata niaga pangan dan migas, infrastruktur, serta birokrasi memiliki keuntungan. Yaitu, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka tidak akan terlalu menimbulkan gejolak di masyarakat.
Farhan juga mengusulkan, agar pemerintahan mendatang menaikkan harga BBM secara bertahap sampai tercapai harga internasional atau tidak ada subsidi BBM.
"Indonesia sering mengalami kesulitan anggaran, karena pemerintah memberikan subsidi BBM cukup besar yakni sekitar Rp 300 triliun," katanya.
Anggota DPD dari Provinsi Aceh itu menambahkan, jika telah tercapai harga internasional, maka anggaran subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.
Misalnya, subsidi diberikan kepada rakyat miskin dengan sasaran orang sehingga lebih tepat. Bukan benda seperti subsidi dalam bentuk harga bbm seperti selama ini.
"Misalnya subsidi diberikan dalam bentuk BLSM, maka masyarakat miskin harus didata dulu secara akurat," katanya.
Farhan juga mengusulkan, agar anggaran subsidi BBM tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti tol laut dan sistem Indonesia cerdas.
Pembangunan tersebut, kata dia, juga hendaknya dilakukan dengan prioritas dari daerah, misalnya di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika