REPUBLIKA.CO.ID, Balai Kota -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pemilihan kepala daerah yang diusulkan dilakukan kembali melalui DPRD bukan cerminan demokrasi. 

Menurutnya, yang mengusulkan sistem pemilihan seperti era Orde Baru tersebut adalah orang yang tidak memiliki jiwa rakyat.

Ia menuturkan, pemilihan yang dilakukan melalui DPRD membuat pemimpin terpilih tidak akan mementingkan rakyat. Justru malah berkonsentrasi pada DPRD, agar kelak dipilih kembali.

"Rakyat mau ngomel kayak apa pun, gua gak mau pusing toh yang pilih DPRD saja. Makanya ada reformasi karena rakyat berontak," ujar Basuki, dalam pernyataan di Balai Kota, Senin (8/9).

Pernyataan ini bertentangan dengan keinginan mayoritas partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP ingin agar pilkada kembali dilakukan melalui DPRD.

Menurut Koalisi Merah Putih, pilkada yang dilakukan melalui DPRD dapat meminimalisasi manipulasi, kecurangan, serta politik uang. Tak hanya itu, konflik di masyarakat terutama dari golongan menengah ke bawah rentan timbul karena memihak salah satu calon.

"Ya buktinya Jokowi dan Ahok gak nyogok bisa kepilih kan sama rakyat? Justru kalau sistem Orde Baru, kamu gak punya nilai jual, terus nyogok DRPD bisa," ujar Ahok menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika