REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi menyatakan tidak setuju terhadap wacana pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tidak akan melanjutkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Menurutnya, program MP3EI dibangun untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di daerah. Salah satu contoh nyata yang bisa dilihat hasilnya, yakni dibangunnya sejumlah proyek yang dibutuhkan daerah.
"Kalau program itu ingin dihentikan, bagaimana nantinya. Apa artinya tidak ada pembangunan di daerah?" kata Zainul Majdi.
Ia menambahkan, mustahil beberapa proyek yang kini sedang dibangun seperti Bendungan Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur, rencana pembangunan Bendungan Mujur di Lombok Tengah, Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bintang Bano Sumbawa Barat, tidak dilanjutkan oleh pemerintahan baru Jokowi dan Jusuf Kalla.
"Saya kira Jokowi tidak akan mungkin melakukan itu, karena sesungguhnya Jokowi tahu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan," ujarnya.
Sebab bagaimanapun juga, kata Zainul Majdi, program MP3EI tidak hanya pemerintah yang ikut terlibat di dalamnya, melainkan investasi swasta. Singkatnya, hasil program MP3EI dirasakan begitu nyata bagi daerah.
"Saya pikir, mungkin perlu ada yang diluruskan dan dijelaskan sehingga Jokowi bisa mendapatkan gambaran lebih utuh tentang program MP3EI, karena dalam pelaksanaan penyiapan infrastruktur di daerah itu juga melibatkan sektor swasta yang akan banyak menyerap tenaga kerja," katanya.
Sebelumnya, pada Sabtu (6/9), Presiden Susilo Bambang Yudoyono melalui "video conference" dari Jakarta melakukan evaluasi tiga tahun pelaksanaan di seluruh koridor MP3EI. Bahkan, saat itu Presiden SBY menitipkan pesan agar presiden terpilih Joko Widodo melanjutkan program tersebut.
Para kepala daerah juga meminta hal yang sama, karena program MP3EI dianggap berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
