Senin 08 Sep 2014 14:33 WIB

Ini Silang Pendapat SBY dan Ketua BNPT

Rep: Muhammad Iqbal/ Red: Mansyur Faqih
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak bersilang pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai di kawasan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Deradikalisasi (PPPTD), kompleks Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/9).

Hari ini, SBY beserta rombongan mengunjungi PPPTD dalam rangkaian kunjungan kerja. Sebelumnya, SBY mengunjungi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDB) masih di kompleks yang sama.

Ia pun mendapat penjelasan dari Mendikbud M Nuh seputar fasilitas tersebut. Nah, di PPPTD, SBY mendapat penjelasan dari Kepala BNPT Ansyaad Mbai.

Mengawali uraiannya, Ansyaad menjelaskan, PPPTD memiliki sejumlah fasilitas untuk penanggulangan terorisme dan radikalisasi. Antara lain, 48 kamar narapidana terorisme. Setiap kamar berisi tiga orang sehingga secara kumulatif jumlah penghuninya mencapai 144 orang.

"Kita pilih yang hardcore dan militan," ujar Ansyaad menggambarkan klasifikasi teroris calon penghuni kamar tersebut. Sejurus kemudian, SBY bertanya. "Ini sudah terisi?" tanyanya.  

Ansyaad lalu menjawab, "Belum.  Tetapi, MoU dengan Kemenkumham sudah, tinggal juknis (petunjuk teknis)," kata Ansyaad.  

Selain itu, kata dia, di kawasan ini juga terdapat Gedung Deradikalisasi. Di dalamnya akan diselenggarakan dialog antara para narapidana teroris dengan ulama, psikolog hingga mantan teroris.

"Mantan itu lebih efektif," kata ujar Asyaad mencoba meyakinkan SBY perihal deradikalisasi.

Sebelum Ansyaad melanjutkan pemaparannya, SBY kembali memotong. Menurut dia, pembangunan PPPTD bertujuan untuk menanggulangi terorisme dan deradikalisasi.

Namun untuk penghuni, khususnya para narapidana terorisme, SBY meminta agar aspek kehati-hatian harus dikedepankan.

Terlebih, kawasan IPSC Sentul berdekatan dengan pemukiman masyarakat. "Kalau ada yang lepas (narapidana teroris), berbahaya. MoU itu harus jelas betul," pesan SBY kepada Ansyaad.  

Menurut SBY, tak masalah jika interaksi dengan narapidana teroris dilakukan sesekali. Apalagi untuk deradikalisasi. "Cuma concern saya, kalau ditempatkan di sini, jika ada yang lepas, menyelinap, tentu berbahaya," kata SBY.  

Setelah SBY berbicara, Ansyaad kembali melanjutkan penjelasannya. Ia menyebut terdapat tiga alasan utama yang membuat para narapidana hardcore dan militan itu ditempatkan dan diberi pelatihan deradikalisasi di PPPTD.

Pertama, adanya ketidaksanggupan dari 28 lapas untuk menangani narapidana terorisme dengan klasifikasi tersebut. Ketika Ansyaad hendak melanjutkan ke poin kedua, SBY kembali memotong penjelasan Ansyaad.

"Betul. Tapi, tidak mesti di sini (penempatan narapidana terorisme). Nanti kita bicarakan pilihan yang paling logis. Dalam rapat terbatas, bapak juga diundang," kata SBY.

Tiba-tiba, Kapolri Sutarman menimpali. Menurut Sutarman, penempatan narapidana terorisme harus diperhatikan dengan seksama. Karena kadang yang berbahaya bukan hanya teroris yang bersangkutan, melainkan juga para pembesuk.

Semisal yang terjadi pada pembesuk Abu Bakar Baasyir di Nusa Kambangan, Jawa Tengah yang pada akhirnya turut menimba ilmu teroris. 

Kemudian, SBY menyarankan untuk mencari alternatif tempat yang tepat bagi penampungan narapidana terorisme kelas hardcore dan militan. "Intinya agar tujuan kita tercapai tanpa ada celah-celah baru (bagi terorisme)," kata SBY.

Setelah mendengar interupsi SBY dan Sutarman, Ansyaad melanjutkan poin kedua dan ketiga pentingnya para narapidana hardcore dan militan itu ditempatkan dan diberi pelatihan deradikalisasi di PPPTD.  

Yaitu, kekhawatiran kepala lapas ihwal direkrutnya para sipir oleh teroris. Serta sempitnya waktu bagi dialog deradikalisasi antara narapidana terorisme dengan ulama asal mancanegara. Seperti dari Yordania, Arab Saudi dan Suriah.  

"Selama ini mereka (ulama) dapat waktu satu hari karena jarak ke Nusa Kambangan jauh. Alternatifnya sangat kecil," ujar Ansyaad.

Selepas silang pendapat itu, Ansyaad mengatakan, juknis hasil MoU antara BNPT dengan Kemenkumham akan dipertajam. Namun, deradikalisasi oleh BNPT di kompleks ini akan terus berjalan.  

Saat ditanya perihal lokasi penampungan narapidana terorisme hardcore dan militan, Ansyaad mengaku, akan membicarakan dalam waktu dekat dengan berbagai pihak.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement