REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan berharap agar uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dikabulkan. Karena langkah fraksi saat pengesahan UU MD3 hanya karena pertimbangan politik.

Yaitu, untuk menahan atau menghambat laju partai pemenang pemilu itu di parlemen. Bukan karena alasan yang telah dikaji terlebih dahulu. 

"Iya kita merasa ini semacam ada agenda politik. Seperti ini kan nggak bagus. Tapi kita tenang-tenang saja. Kita coba gunakan proses hukum yang ada," ujar Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri saat dihubungi Republika Sabtu (6/9).

Ia berharap, sistem pemilihanan pimpinan DPR akan kembali ke sistem awal. Yaitu partai pemenang pemilu otomatis menjadi ketua DPR. 

Menurutnya, jika alasan yang diajukan PDIP dalam uji materi tepat, maka otomatis MK akan mengabulkan,

Sebelumnya, UU MD3 yang disahkan telah mengubah mekanisme pemilihan pimpinan DPR menjadi sistem paket. Artinya, peluang PDIP untuk menjadi ketua DPR menjadi kecil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika