REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan pihaknya mengaku belum mengetahui apakah kasus penyelundupan BBM tersebut merupakan kasus tunggal atau atau tidak. Pasalnya, kasus tersebut berasal dari PPATK.
"Kita belum tahu karena awal kasusnya itu dari PPATK. Mungkin saja kita bisa dibantu PPATK tempat yang lain juga dari kasus yang sudah diungkap. Karena diungkap dari peredaran uang," ujar Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Masyarakat (Humas) Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Sompie, Kamis (4/9).
Ia menuturkan pihaknya belum mengetahui apakah ada kasus lain yang serupa dengan kasus penggelapan BBM di Batam. "Sementara baru itu yang cuma terus diungkap apakah ada dengan kasus lain belum tahu," ungkapnya.
Menurutnya, mengantisipasi terjadinya penggelapan BBM maka harus diketahui oleh siapa yang seharusnya menyalurkan. Keterlibatan dari instansi yang berkompeten memberikan informasi kepada polri sangat besar kontribusinya untuk polri bisa melakukan langkah lebih awal.
"Ada distribusi (penggelapan) BBM kalau tidak diberikan informasi dari pelaksananya atau dari pelaksana sebelumnya sehingga data tersebut polri bisa mengantisipasi," ungkapnya.
Ronny mengatakan pihaknya melakukanan penyelidikan awal menyangkut penggelapan BBM namun, terbatas. Sehingga, informasi harus diperoleh dari pihak yang menyelenggarakannya (pertamina). Sehingga, pihaknya bisa mengetahui distributor dan melakukan pencegahan.
"Kalau kita nunggu, ya pasti terjadi lagi harus dari pertamina. Kalau keep ya terjadi lagi (penggelapan). Gak bisa kita kerja sendiri," katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, pihaknya berharap ada keterbukaan dari pimpinan sehingga Polri aktif. Pasalnya pihaknya sudah mempunyai data bukan mencari kesalahan tapi pengawasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika