REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan bahwa dirinya tidak kaget jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menjadikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka.

"Jadi, saya tidak kaget ketika KPK menjadikan Jero Wacik sebagai tersangka. Itu karena ada tata kelola yang tidak benar sehingga kekayaan sumber daya alam kita itu tidak sesuai dengan perintah konstitusi yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, yang terjadi saat ini dinikmati atau dimanfaatkan oleh segelintir pejabat," kata Din Syamsuddin.

Ia berpendapat tugas prioritas Joko Widodo, calon presiden terpilih, adalah mereformasi tata kelola minyak dan gas sehingga menyakinkan semua pihak bahwa di sektor itu tidak ada lagi mafia gas.

"Ya, tugas utama mereformasi tata kelola migas. Masih kita dengar mafia migas melakukan 'mark up' pembelian minyak satu dolar lebih/barel. Itu kemudian yang membuat harganya jadi naik," katanya di Banda Aceh, Kamis (4/9).

Di sela peresmian gedung Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, Din Syamsuddin mengatakan tata kelola migas itu masih bisa diperbaiki sehingga ke depan tidak ada lagi yang namanya mafia bermain dalam perdagangan migas.

"Dengan tata kelola yang baik, mungkin negara akan punya uang sehingga subsidi tetap diperlukan supaya harganya tidak terlalu tinggi, atau juga dana itu bisa dimanfaatkan atau dirasakan langsung rakyat, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika